TEMPO.CO, Jakarta – Indikator Politik Indonesia mengungkap hasil survei terbaru perihal kebebasan berpendapat. Lembaga survei itu menemukan bahwa ada 62,9 persen masyarakat merasa semakin takut dalam mengeluarkan pendapatnya.
Peneliti Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim menjelaskan, survei dilakukan pada 11-21 Februari 2022 lalu terhadap 1.200 responden dengan metode stratified random sampling dan margin of eror sekitar 2,9 persen. Salah satu yang ditanyakan adalah soal apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan pernyataan bahwa saat ini masyarakat semakin takut mengeluarkan pendapat.
“Dan hasilnya sangat menarik. Kita temukan bahwa 62,9 persen responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa masyarakat saat ini semakin takut dalam mengeluarkan pendapat,” ujar Kennedy di akun YouTube Indonesia Lawyer Club yang diunggah Jumat malam, 8 April 2022.
Menurut Kennedy, ada tiga variabel yang diteliti dan dianalisis lebih jauh. Pertama, menjelaskan terkait dengan latar belakang sosio demografi dan juga akses kepada media. Dari sisi usia, ditemukan adanya pembelahan antara yang berusia di bawah 40 tahun dan di atas 40 tahun.
Yang di bawah 40 tahun yaitu generasi yang besar di era demokrasi, sesudah masa post otoritarian orde baru, cenderung lebih setuju terhadap pendapat bahwa masyarakat semakin takut berbicara. Jadi, kata Kennedy, responden yang di bawah 40 tahun ini lebih tinggi angkanya, sedang generasi tua yang mungkin tumbuh besar di era otoritarian orde baru justru lebih kecil. “Ini hal yang menarik,” tuturnya.
Variabel kedua adalah basis partisan. Survei menemukan bahwa basis pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memiliki gap 10 persen dari mereka yang setuju bahwa masyarakat semakin takut berpendapat. “Di angka 65 persen, sedangkan di basis pendukung Jokowi pun masih mayoritas begitu yaitu 55 persen,” kata dia.
Sementara variabel ketiga adalah akses terhadap sosial media. Indikator Politik Indonesia menemukan bahwa responden yang lebih sering mengikuti berita sosial politik melalui media sosial dan televisi juga menyatakan masyarakat cenderung semakin takut dalam berpendapat.
Namun, survei itu tidak menjelaskan lebih detail mengapa masyarakat semakin takut untuk menyatakan pendapatnya dan takut terhadap apa atau siapa. “Mengapa orang semakin takut? kita tidak ada penjelasan detailnya karena kita tidak menanyakan itu,” ujar Kennedy.
Menurut Kennedy, survei ini dilakukan karena sebenarnya merupakan data tren. Dan sebelumnya, lembaganya juga melakukan survei soal kebebasan berpendapat pada pertengahan 2020. Karena masih dalam situasi pandemi, survei dilakukan dengan menggunakan metode survei telepon.
Jadi hanya kepada pengguna handphone, 70 persen dari masyarakat Indonesia dan relatif lebih berpendidikan dengan asumsi karena sudah terkoneksi dengan smartphone. Survei Indikator Politik Indonesia pada dua tahun lalu itu bahkan menunjukkan angka yang lebih besar. Sebanyak 69 persen respondeon menyatakan setuju bahwa saat itu masyarakat lebih takut dalam mengemukakan pendapat.
Presiden Jokowi menekankan kesetaraan dan rasa saling hormat saat bersikap di tengah perhatian atas KUHP dan sengketa nikel.
Jaksa menuntut Roy Suryo dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dalam sidang kasus meme patung Buddha mirip Jokowi.
Pemerintah mencatat potensi pergerakan nasional pada libur Natal dan Tahun Baru adalah 44,17 juta orang.
Rencana kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo sebelumnya disampaikan pemerintah pada Juli lalu.
Sandiaga Uno memastikan rencana kenaikan tiket masuk TN Komodo sebesar Rp 3,75 juta yang semula berlaku per 1 Januari 2023 resmi batal.
Presiden Jokowi, kata Mahfud Md, tidak mempermasalahkan orang yang mengkritisi dan menghina kinerjanya.
Presiden Jokowi menginginkan dua hal ihwal kemitraan ASEAN dan Uni Eropa, di tengah tegang hubungan Indonesia dengan blok benua biru atas sengketa nikel.
Jokowi menegaskan pentingnya kemitraan ASEAN dan UE yang didasarkan prinsip kesetaraan.
Responden survei kemudian diminta untuk menilai kota-kota dalam daftar yang telah mereka kunjungi berdasarkan pengalaman pribadi mereka.
Mantan PM Malaysia, Dr Mahathir Mohamad, memuji stabilitas politik Indonesia sehingga bisa mengalahkan negara Jiran itu dalam menarik investasi asing.
source
